Pekanbaru – Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, menegaskan Program Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran seperti sekolah pada umumnya. Pemerintah justru menjemput langsung calon siswa dari keluarga miskin dan rentan yang masuk dalam basis data nasional.
Menurut Gus Ipul, Program Sekolah Rakyat merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak yang selama ini sulit mengakses layanan pendidikan berkualitas.
“Yang ada bukan pendaftaran, tetapi penjangkauan. Anak-anak yang memenuhi kriteria akan didatangi petugas, diverifikasi, lalu ditetapkan sebagai siswa Sekolah Rakyat,” kata Gus Ipul saat meninjau pelaksanaan Sekolah Rakyat di Pekanbaru, Minggu (14/6/2026).
Ia menegaskan program tersebut dikhususkan bagi keluarga miskin yang masuk kategori desil satu dan desil dua, termasuk anak yang putus sekolah, tidak sekolah, maupun berisiko putus sekolah.
Gus Ipul menyebut para siswa Sekolah Rakyat merupakan anak-anak istimewa yang mendapat perhatian khusus dari negara agar mampu mengejar ketertinggalan dan memiliki peluang yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik.
“Ini adalah persembahan Presiden bagi keluarga yang selama ini belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan. Melalui pendidikan, mereka diharapkan bisa menjadi generasi yang unggul dan berdaya saing,” ujarnya.
Ia juga memastikan tidak ada ruang bagi praktik titipan maupun pungutan dalam proses penerimaan siswa.
“Tidak boleh ada titipan dari siapa pun. Menteri tidak boleh menitipkan, gubernur tidak boleh, bupati dan wali kota juga tidak boleh. Semua harus sesuai data dan kriteria yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Berbeda dengan sekolah reguler, Sekolah Rakyat menerapkan sistem asrama penuh atau boarding school. Selain mengikuti pembelajaran formal, siswa akan mendapatkan pendampingan karakter, pendidikan keagamaan, serta pengasuhan selama 24 jam.
Gus Ipul mengungkapkan banyak siswa yang diterima pada angkatan pertama berasal dari latar belakang yang beragam. Bahkan ada siswa tingkat SMP dan SMA yang saat masuk belum mampu membaca dengan baik karena tidak melalui seleksi akademik.
“Yang kami lihat bukan nilai akademiknya, tetapi kondisi keluarganya. Negara hadir untuk membantu mereka mendapatkan kesempatan yang sama,” katanya.
Untuk menunjang proses belajar, siswa mendapatkan fasilitas makan tiga kali sehari, makanan tambahan, seragam, pemeriksaan kesehatan, hingga pembelajaran berbasis teknologi. Setiap siswa juga akan menggunakan perangkat digital sebagai bagian dari proses pendidikan.
Di Riau, pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di Kabupaten Kuantan Singingi saat ini telah mencapai sekitar 80 persen. Fasilitas tersebut nantinya mampu menampung lebih dari seribu siswa dari jenjang SD, SMP hingga SMA.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Riau juga telah menyiapkan lahan seluas 10 hektare di kawasan Pasir Putih untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen berikutnya yang akan didanai melalui APBN.
Secara nasional, pemerintah menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat di seluruh kabupaten dan kota sebagai bagian dari upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih merata.
