Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui langkah efisiensi anggaran, penataan infrastruktur, serta pemutakhiran data penerima manfaat.
Pernyataan tersebut disampaikan Nanik didampingi Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Trenggono usai menjalani pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Menurut Nanik, efisiensi menjadi salah satu fokus utama BGN agar program prioritas pemerintah tersebut dapat berjalan optimal tanpa memberikan tekanan berlebih terhadap keuangan negara.
“Kami sangat concern pada efisiensi anggaran agar program ini bisa berjalan optimal tanpa membebani anggaran negara pada saat ini. Namun, kami pastikan langkah efisiensi ini sama sekali tidak akan mengubah atau menurunkan target dari kualitas gizi yang kita berikan kepada masyarakat,” kata Nanik.
Sebagai langkah awal, BGN akan melakukan penataan ulang sistem operasional program, termasuk mengevaluasi keberadaan dapur-dapur penyedia makanan bergizi yang telah dibangun di berbagai daerah.
BGN bahkan memutuskan untuk sementara menghentikan pembangunan dapur baru guna melakukan kajian menyeluruh terhadap kebutuhan dan kapasitas layanan yang sudah tersedia.
“Kita tata kembali apakah dapur yang ada saat ini sudah bisa melayani secara optimal dengan basis data penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya jumlah dapur tersebut berlebihan sehingga terjadi pemborosan,” ujarnya.
Selain melakukan evaluasi infrastruktur, BGN juga akan memfokuskan perhatian pada validasi data penerima manfaat Program MBG yang saat ini tercatat mencapai sekitar 63 juta orang.
Nanik menilai proses penyaringan ulang data sangat penting agar bantuan gizi benar-benar diterima kelompok yang paling membutuhkan, khususnya anak-anak yang memerlukan intervensi gizi secara langsung.
“Kita akan arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang mutlak membutuhkan intervensi gizi. Ini kita lakukan refocusing untuk memastikan apakah data 63 juta yang sekarang ada ini benar-benar butuh seluruhnya, atau sebetulnya bisa dikurangi sebagian untuk kemudian dialihkan kepada wilayah lain yang belum memperoleh,” jelasnya.
Menurut Nanik, Presiden telah mengarahkan BGN untuk lebih mengutamakan kualitas pelaksanaan program sepanjang tahun 2026 dibanding memperluas cakupan secara masif tanpa pengawasan yang memadai.
Karena itu, BGN akan memperkuat sistem monitoring dengan menerjunkan tim pengawas ke berbagai daerah guna memastikan seluruh dapur penyedia makanan bergizi beroperasi sesuai standar kesehatan, kebersihan, dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
Di sisi lain, BGN juga menyiapkan strategi khusus untuk memperluas manfaat Program MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Untuk mendukung program tersebut, BGN membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hibah internasional, hingga kemitraan dengan sektor swasta.
Langkah kolaboratif tersebut diharapkan dapat memperkuat keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis sekaligus memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya di daerah yang masih menghadapi tantangan akses pangan dan gizi.
Dengan evaluasi menyeluruh terhadap sistem, data penerima manfaat, serta pola pendanaan, BGN menargetkan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih tepat sasaran, efisien, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas gizi generasi Indonesia.
