Pekanbaru, Lintasmata.com – Ketua DPP LSM Perisai Riau, Sunardi S.H., mendesak Pemerintah Kabupaten Siak segera mencabut izin PT Duta Suwakarya Indah (DSI). Desakan itu muncul setelah ditemukan sejumlah dugaan pelanggaran serius yang dinilai merugikan negara dan masyarakat.
Sunardi menegaskan, perusahaan hingga kini belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU). Kondisi ini dinilai berpotensi menghilangkan pendapatan negara dari sektor pajak tanah.
“Perusahaan ini tidak memiliki HGU. Ini bukan hanya pelanggaran administratif, tapi juga berpotensi merugikan negara,” ujar Sunardi, Selasa (28/4/26).
Selain itu, PT DSI tercatat pernah masuk kategori kelas kebun E pada 2015 atau klasifikasi terburuk dalam penilaian sektor perkebunan. Dari sisi perizinan, perusahaan hanya mengantongi izin lokasi terbit 2006 dengan masa berlaku tiga tahun.
Di lapangan, PT DSI juga diduga tetap melakukan ekspansi lahan secara sepihak. Perusahaan disebut membuat batas parit menggunakan alat berat di lahan milik masyarakat.
“Ini tidak dibenarkan secara hukum. Perusahaan tidak boleh menguasai lahan tanpa dasar yang jelas,” tegasnya.
Sunardi menambahkan, PT DSI juga belum memenuhi ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan kepemilikan izin usaha perkebunan dan HGU secara bersamaan. Data ATR/BPN Riau menunjukkan perusahaan belum memiliki hak atas tanah.
Tak hanya itu, perusahaan juga belum mengantongi sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Kondisi tersebut membuka peluang sanksi administratif hingga pencabutan izin.
Dengan rangkaian temuan tersebut, LSM Perisai Riau meminta Pemkab Siak tidak ragu mengambil tindakan tegas.
“Kami minta izin PT DSI dicabut. Dasar hukumnya sudah jelas dan pelanggarannya berulang,” tutup Sunardi.
