Pekanbaru, Lintasmata.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau memberikan perhatian khusus terhadap rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang akan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan sebagai upaya penghematan energi.
Dukungan terhadap kebijakan tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPRD Riau Ayat Cahyadi, Senin (30/3/2026). Ia menilai langkah yang diambil Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto merupakan respons cepat terhadap arahan pemerintah pusat dalam menghadapi potensi krisis energi global.
Menurut Ayat, kebijakan WFH yang direncanakan berlaku setiap hari Jumat dinilai sebagai strategi yang tepat untuk menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya di lingkungan pemerintahan.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta pemerintah daerah melakukan langkah efisiensi energi di tengah dinamika geopolitik dunia, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi pasokan energi global.
Meski demikian, Ayat menegaskan bahwa penerapan WFH harus dibarengi dengan sistem pengawasan yang jelas agar tidak berdampak pada kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa target penghematan BBM hingga 20 persen yang dicanangkan pemerintah pusat harus dapat diukur secara nyata melalui data penggunaan energi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Selain itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Riau tersebut memberikan catatan terkait rencana pembatasan penggunaan kendaraan dinas selama kebijakan WFH berlangsung. Menurutnya, kendaraan operasional tetap harus tersedia untuk kebutuhan mendesak dan pelayanan masyarakat di lapangan.
Ayat menegaskan bahwa kebijakan efisiensi tidak boleh menghambat pelayanan publik, terutama dalam situasi darurat atau kegiatan teknis yang membutuhkan mobilitas cepat.
Ia juga meminta Pemprov Riau segera menyusun petunjuk teknis (juknis) yang rinci mengenai mekanisme pelaksanaan WFH, termasuk pembagian tugas pegawai dan sistem evaluasi kinerja selama kebijakan tersebut berjalan.
DPRD Riau berharap evaluasi menyeluruh dapat dilakukan setelah satu bulan penerapan kebijakan, guna memastikan efisiensi anggaran tercapai tanpa menurunkan produktivitas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
