Jakarta, Lintasmata.com – Polri memfasilitasi akses permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyerapan hasil panen oleh Perum Bulog guna memutus rantai tengkulak serta meningkatkan kesejahteraan petani jagung. Langkah ini dilakukan melalui rapat koordinasi ketahanan pangan yang digelar di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (6/2/2026).
Rapat tersebut melibatkan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kegiatan ini juga diikuti gugus tugas ketahanan pangan Polda se-Indonesia secara daring.
Karobinkar SSDM Polri Brigjen Langgeng Purnomo mengatakan rapat koordinasi digelar untuk mengevaluasi kinerja tahun sebelumnya sekaligus menyusun strategi penguatan ekosistem pertanian jagung pada 2026.
“Indonesia berhasil tidak melakukan impor jagung pakan ternak sepanjang 2025. Tahun 2026 kami konsolidasikan kembali agar hasilnya lebih baik,” kata Langgeng.
Di sektor hulu, Polri berperan menjembatani kelompok tani jagung agar mendapatkan akses pembiayaan KUR melalui perbankan Himbara. Skema ini telah diterapkan di sejumlah wilayah, seperti Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, guna mendukung perluasan lahan dan peningkatan produksi.
Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko menyampaikan perbankan telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun pada 2026, termasuk untuk sektor pertanian jagung.
Sementara di sektor hilir, Polri memastikan hasil panen petani terserap dengan harga yang berpihak melalui kerja sama dengan Perum Bulog. Pengadaan jagung Bulog tahun 2026 menargetkan 1 juta ton dengan harga Rp6.400 per kilogram sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
“Fokus kami menjaga harga jagung di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di beberapa daerah, harga pembelian sudah mencapai Rp6.400 per kilogram,” ujar Langgeng.
Polri menilai program ini tidak hanya meningkatkan produksi jagung nasional, tetapi juga membebaskan petani dari ketergantungan pada tengkulak dan mendorong kesejahteraan petani secara berkelanjutan.
